REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden yang diusung poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, sampai hari ini, Jumat (6/6), belum memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Padahal, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, telah diundang Bawaslu untuk memberikan klarifikasi ihwal dugaan pencurian start kampanye dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum terkait pengambilan nomor urut capres dan cawapres, akhir Mei silam.
Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman menilai, sikap Jokowi patut disesalkan.Menurut Habiburokhman, Jokowi seharusnya bersikap kooperatif dengan hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan. Sebagai pihak terlapor, keterangan Jokowi merupakan unsur terpenting dalam pengusutan kasus yang dimaksud. Lebih lanjut,
"Ini dapat dikategorikan sebagai sikap arogan, tidak taat hukum dan tidak menghargai institusi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu," ujar Habiburokhman dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (6/6).
Habiburokhman berpandangan, Jokowi tidak dapat berdalih kesibukan kampanye ke sejumlah daerah menghambatnya untuk hadir di kantor Bawaslu di Jakarta. Sebab, Bawaslu memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia.
"Bawaslu harus bersikap tegas terhadap sikap tidak kooperatif Jokowi. Sebagai institusi negara, Bawaslu tidak boleh ragu untuk memanggil paksa Jokowo," ujar Habiburokhman.
Untuk diketahui, Bawaslu juga memanggil pasangan Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa karena dugaan curi start kampanye saat pemaparan di depan pengurus dan kader Partai Demokrat.
Berbeda dengan kubu Jokowi, kubu Prabowo memenuhi panggilan Bawaslu pada Kamis (5/6) yang diwaliki oleh cawapres, Hatta Rajasa. Bawaslu pun tengah melakukan kajian sebelum memberikan rekomendasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
