REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya tinggal 4,5 bulan. Dengan waktu yang sebentar itu, Presiden meminta para menteri untuk tidak mengambil kebijakan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepadanya.

Ia mencontohkan kebijakan strategis tersebut seperti kebijakan di bidang energi dan pertambangan menyangkut kontrak karya dan perizinan, bidang kehutanan, perdagangan, hingga bidang usaha BUMN.

Dikhawatirkan, jika kebijakan strategis tersebut diambil, akan berimplikasi panjang bahkan menjadi warisan beban bagi presiden dan pemerintahan berikutnya.

"Sekarang kita ada dalam masa transisi. Sehingga etika dan logikanya adalah keputusan strategis berjangka waktu menengah dan panjang termasuk penentuan pejabat utama, presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak menentukan," katanya, Rabu (4/6).  

Tak hanya menyangkut kebijakan strategis, Presiden SBY pun meminta para menterinya tidak asal mencopot pejabat utama dijajaran kementeriannya. Contohnya penggantian esselon 1 dan direktur utama BUMN. Kalaupun terpaksa, harus memiliki landasan yang kuat seperti yang bersangkutan memiliki kinerja buruk, memasuki masa pensiun, atau masalah serius lainnya.

"Jangan main copot dan main ganti karena timingnya tidak tepat," katanya.

Dikatakannya, bukan berarti para menteri dipasung kewenangannya, tetapi akan ia menginginkan agar pemerintahan saat ini tidak mewariskan beban.

"Semangatnya bukan copot mencopot, tapi harus bertenggang rasa kepada presiden yang akan datang dan bertenggang rasa kepada menteri dan pemerintahan mendatang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika