REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, mengatakan, teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya perwira TNI aktif yang tidak netral akan dijadikan bahan introspeksi diri ke depannya.

"Tanggapan saya terkait hal ini yaitu introspeksi dan retrospeksi Angkatan Darat (AD)," ujar Budiman usai memberikan pembekalan kepada 390 perwira TNI AD di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin.

Namun, Budiman menyatakan personel TNI AD selalu bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada tahun ini, yang diawali dengan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg). "Tapi sejauh ini kami laksanakan kegiatan netralitas TNI AD sesuai dengan yang saudara-saudara rasakan dan lihat selama ini," ucap Budiman.

Ia pun memberi jaminan bahwa personil TNI AD akan tetap netral dalam mengawal jalannya Pemilu. Ia juga mengatakan sanksi telah diatur di dalam ketentuan mengenai netralitas TNI-Polri. "Kami beri jaminan kedepan, kami punya kehormatan, punya tanggung jawab. Kami akan bersikap netral untuk keadilan dan kebenaran bagi rakyat Indonesia," tutur Budiman.

Budiman juga mengatakan, sikap netral itu sudah tertuang dalam UU. Jika terbukti, melanggar maka sanksi pemecatan pun bisa dilakukan.

"Sikap netralitas itu, kita sudah keluarkan dan ketentuan-ketentuannya. Apabila ternyata melanggar UU dan ketentuan, apalagi bisa sampai pidana, maka dia bisa sampai dipecat. Tapi kalau tidak sampai pidana, tentu ada aturan yang diberlakukan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika