REPUBLIKA.CO.ID, SENTUL -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 13 instruksi, arahan, dan ajuran kepada jajaran pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, pers, dan masyarakat luas terkait dengan pilpres mendatang.
Ia meminta agar kesuksesan Indonesia menyelenggarakan pemilu kembali diulangi dalam pilpres mendatang. Menurutnya, pemilu pada 2004 dan 2009 bahkan pileg 2014 telah membuat Indonesia diapresiasi dunia. Karena itu, ia berharap Indonesia bisa membuat sejarah baru dengan memastikan pilpres 2014 berlangsung secara damai, baik, dan demokratis.
"Saya mengajak semua pihak untuk menyukseskan pilpres ini. Partisipasi dan kontribusi dari masyarakat luas amat diperlukan," katanya saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) pemantapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (3/6).
Presiden pun memberikan 13 instruksi, arahan, dan ajakannya.
1. Mari sukseskan pilpres ini. Indonesia bisa menyelenggarakan dua pemilu dengan sukses. Dunia telah mengakui dan apresiasi tinggi atas pelaksanaan pemilu yang damai, adil, dan demokratis.
2. Ambil pengalaman dan pelajaran dari pemilu 2004 dan 2009 dan pileg 2014 lalu. Yang sudah baik dijaga dan dipertahankan, yang belum mari diperbaiki dan disempurnakan.
"Kasus penyimpangan dan pelanggaran di pemilu lalu, pileg atau sebelumnya, mari niatkan dan usahakan untuk tidak terjadi lagi," katanya.
3. Pedomani dan laksankaan semua aturan pemilu. Mulai dari UUD 1945, UU pemilu, uu lain yang terkait serta aturan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu.
4. Mari pahami wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-asing. Tetap laksanakan siapa bertugas apa.
5. Mari cegah tindakan dan bentuk penyimpangan termasuk intimidasi dari siapapun. Para pengawas dan penegak hukum harus aktif untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran itu. Sanksi harus adil.
6. Cegah terjadinya kekerasan antar masa kontestan pemilu.
"Saya mengajak untuk menjaga kedamaian dan ketertiban kampanye pilpres. Mari kita cegah pula tindakan dan pernyataan yang provokatif dan agitatif. Banyak cara untuk berkampanye tanpa timbulkan ekses yang tidak perlu," katanya.
7. Mari jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, dan penegak hukum. Cegah tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan yang tidak perlu apalagi menimbulkan fitnah.
"Kampanye negatif itu pasti terjadi di negara manapun. Masyarakat kita belum tentu tahu bahwa itu fitnah. Barangkali ada yang percaya seolah-olah itu fitnah karena tidak mendapatkan informasi yang tidak pernah ada kebenarannya," katanya.
8. Kalau ada protes demokrasi, lakukan secara damai dan sesuai prosedur. Jangan main sendiri, melakukan kekerasan, aksi destruktif, anarkis, merusak, dan benturan fisik antar pendukung.
9. Pers dan media diharapkan menyiarkan berita yang akurat dan konstruktif.
"Ini mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Pers sudah terbelah. Jangan sampai lebih banyak masyarakat jadi korban," katanya.
10. Pemerintah, menteri, dan pejabat negara lainnya harus tetap mengutamakan tugas di pemerintahan. Cuti kampanye diperbolehkan tapi tugas negara tidak boleh terbengkalai.
11. Jaga netralitas TNI/Polri. Era politik praktis TNI/Polri sudah usai.
12. Jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ikut membantu penyelenggara pemilu. Misalnya mendistribusikan logistik hingga ke daerah-daerah.
13. Gunakan anggaran sebaik-baiknya. Pastikan tidak ada penyimpangan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika