REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Keberadaan lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia masih menjadi kontroversi. Di satu sisi banyak yang menentang, tapi di sisi lain masih ada yang menilai itu menjadi sumber penghidupan.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pembicaraan mengenai lokalisasi harus melibatkan semua stakeholder. "Masalah itu apakan ditutup atau bagaimana saya kira harus dipikirkan," kata dia, di Jakarta.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan dan Program Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Taufik Kurniawan menilai lokalisasi merupakan masalah sosial yang cepat atau lambat harus mendapat perhatian. "Kita tidak bisa serta merta membalikkan tangan," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena lokalisasi ini terkait masalah sosial, Taufik menekankan pada pentingnya memberikan pendidikan sosial pada masyarakat. Termasuk menekankan pendidikan agama. Ia juga meminta keterlibatan semua pihak. "Ini masalah bangsa bersama-sama, harus diselesaikan dengan tetap mengedepankan pendidikan moral kebangsaan," ujar dia.

Salah satu contohnya adalah lokalisasi di Dolly, Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendorong penutupan lokalisasi tersebut. Namun langkahnya itu juga tak jarang mendapat tantangan. Taufik menilai, penutupan memang tidak menjadi langkah terakhir. Menurut dia perlu pertimbangan lain dengan memberikan solusi.

"Penting memberikan pemahaman budi pekerti secara bertahap dengan kewajiban memberikan sarana lapangan pekerjaan yang seimbang," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika