REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengatakan ada informasi yang masuk ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang upaya pelibatan perwira TNI/Polri aktif ke politik.

"Bukan TNI yang menawarkan diri tapi ada upaya menarik perwira-perwira aktif untuk berkiprah di jajaran perpolitik padahal mereka masih aktif," katanya saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6).

Menurutnya, tindakan tersebut telah menyimpang dari semangat reformasi di jajaran TNI/Polri yang digagas sejak 1998. Bahkan, tindakan itu pula dianggap telah mengingkari sumpah dan sapta marga sebagai prajurit.

Djoko juga mengatakan dalam UU TNI sudah sangat jelas disebutkan perwira aktif tidak bisa terjun ke dunia politik. Kalaupun bersikeras, maka jabatannya harus ditanggalkan.

"Kan ada jalan keluarnya, kalau ingin berkiprah di dalam politik ya harus keluar dari TNI. Simple dan mudah sekali sebenarnya," katanya.

Informasi tentang adanya upaya mengerahkan prajurit langsung masuk ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Djoko bahkan mengatakan informasi itu tidak masuk kepada sebagai Menko Polhukam. Artinya, tindakan tersebut sudah tercium oleh presiden bahkan sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi.

"Informasi yang telah masuk ke presiden, bahkan presiden menyampaikan pernyataan resmi di depan media massa, pasti sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi. Sangat tidak mungkin presiden sampaikan sesuatu kepada publik tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi," katanya.

Sebelumnya, dalam pengarahan Presiden SBY di hadapan perwira tinggi TNI/Polri di Kementerian Pertahanan, ia menegaskan ketidakrelaan perwira yang masih aktif digiring terjun dalam politik.

Ia pun menegaskan jika ada perwira yang ingin berada di dunia politik, maka harus mundur dari jabatannya. Jangan sampai masih aktif di TNI/Polri justru terjun ke politik bahkan menggiring juniornya untuk memberikan hak politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika