REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI akan memperkuat instalasi militer di Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, untuk menunjukkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberi rasa aman kepada semua lapisan masyarakat.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai meresmikan Media Center Puspen TNI di Jakarta, Rabu, mengatakan, sudah dilakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar, Bupati Sambas, BNPB, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Koordinator Polkam dan unsur terkait lainnya membahas langkah yang diperlukan usai nota protes Indonesia pada Malaysia yang membangun mercusuar di Tanjung Datuk.
Pada pertemuan tersebut juga diungkapkan bahwa Bupati Sambas sering mendapat keluhan dari nelayan yang diusir oleh aparat Malaysia di perairan tersebut, di samping akses komunikasi yang juga lemah.
Moeldoko menyatakan bahwa TNI akan memberi perlindungan kepada nelayan untuk menangkap ikan di perairan tersebut. "Kita harus memberi kepastian kepada nelayan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu mereka saat mencari nafkah. Malaysia tidak tidak boleh mengusir nelayan kita," ucap Moeldoko dengan suara tegas.
Dia juga meminta kepada Telkom untuk memperkuat akses komunikasi di daerah tersebut.
Pertemuan itu juga menyepakati pembangunan instalasi militer, seperti pembangunan bandara yang panjang landasan 2.000-2.500 meter yang mampu didarati pesawat herkules.
Pemerintah daerah akan menyediakan lahan yang diperlukan untuk perluasan fasilitas angkatan darat, laut, dan udara. "Kita mengambil langkah konkret, tidak sekadar wacana," kata Moeldoko.
Dia juga menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Malaysia bahwa pembangunan mercusuar dihentikan dan tidak melakukan tindakan yang memperkeruh suasana.
Kesepakatan berikutnya, kedua negara melakukan verifikasi ulang untuk melihat perbedaaan titik suar itu. Menurut versi Indonesia, RI akan kehilangan wilayah 143 km jika titik pembangunan mercusuar diakui milik Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
