REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika tidak ada langkah konkrit yang dilakukan, bencana asap bisa kembali terjadi dalam waktu dekat. Pergerakan El Nino sekitar bulan Juni hingga September berpotensi menyebabkan kekeringan dan memicu kebakaran hutan.
Untuk itu Greenpeace merangkum sejumlah usulan yang bisa digunakan pemerintah guna menanggulangi kabut asap. Harapannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat betul-betul menerapkan prinsip ekonomi hijau di masa akhir jabatannya.
"Apakah dia (Presiden) akan mengambil tindakan cepat untuk memperkuta aturan yang melindungi semua hutan dan gambaut sebelum masa jabatannya berakhir, atau apakah dia ingin menyeksikan warisannya lenyap dalam asap?," kata Indonesia Political Forest Campaign Team Leader Greenpeace, Yuyun Indradi di jakarta, Rabu (28/5).
Berikut solusi yang ditawarkan Greenpeace :
1. Menegakkan moratorium yang sudah ada dan mengembangkannya guna memastikan semua lahan gambut terlarang peruntukkannya bagi industri kelapa sawit, bubur kertas dan perkebunan lain.
2. Memastikan Peraturan rancangan Pengeringan Lahan Gambut diperkuat. Hal ini untuk menjamin perlindungan penuh terhadap lahan-lahan gambut termasuk yang berada dalam batas-batas konsesi.
3. Mengembangkan dan menerapkan rencana pemerintah untuk perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap lanskap hutan dan lahan gambut termasuk solusi yang berbasis masyarakat.
4. Evaluasi izin konsesi yang ada dan menindak keras tindakan melawan hukum. Kegagalan untuk mengikuti proses hukum dalam pemberian izin dan kegagalan untuk menghormati peraturan lahan gambut yang ada. Peraturan yang melarang pembakaran harus mengarah pada pencabutan konsesi yang melakukan pelanggaran.
5. Membuat daftar umum nasional dari semua jenis konsesi- termasuk kelapa sawit, bubur kertas dan batubara- dan menerbitkan "Satu Peta."
6. Mengembangkan sistem monitoring deforestasi nasional yang independen.
7. Mengembangkan database pada lahan rendah karbon yang berpotensi tersedia untuk pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika