REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda menganggap visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) mengenai perlindungan anak tidak memadai. Serta, tidak menyentuh akar persoalan perlindungan anak.
"Dalam arti pada program-program capres tidak menyentuh akar persoalan perlindungan anak," ujar Sekjend KPAI, Erlinda kepada Republika, Selasa (27/5).
Ia mencontohkan visi dan misi capres dalam hal perekonomian akan mendorong kenaikan gaji PNS dan guru. Sementara, untuk perlindungan anak dimana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, belum terlihat.
Menurutnya, saat ini yang paling mendesak terkait perlindungan anak adalah memberikan hak anak oleh para pemerintah dan stakeholder.
Dimana, anak mendapat hak pendidikan, tumbuh kembang denghan aman, kesehatan memadai. "Hak mendasar itu yang harus diberikan," ungkapnya.
Erlinda mencontohkan di pesisir pantai pendidikan untuk anak masih kurang, meskipun ada sekolah gratis.
"Saat ini posisi anak dalam mendapatkan haknya terpinggirkan dan hak kebutuhan dasar anak sering tidak dipenuhi," ungkapnya.
Ia mengatakan cukup sedih melihat visi dan misi capres tentang perlindungan anak. Meski ada, namun tidak lebih dari berapa persen (kecil) dan tidak memadai.
Menurutnya, KPAI berharap bisa dilibatkan dalam acara debat capres dan cawapres nanti. Terutama saat membahas mengenai perlindungan anak. "Kita meminta bulan Juni dilibatkan agar bisa melihat apa betul capres dan cawapres serius terhadap perlindungan anak," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika