REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami kelebihan pegawai sebanyak 114 orang, dari 5.096 jumlah pegawai yang ada.
Pelaksana tugas Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo Sofyan Maku, Selasa (27/5) mengatakan, angka tersebut diperoleh dari hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan setiap aparatur.
Menurutnya, Pemprov Gorontalo telah menerapkan analisis beban kerja dan analisis jabatan setiap aparatur sejak 2012.
Hal itu dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kerja setiap pegawai, sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar dan efisien.
Dengan adanya kelebihan pegawai tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengambil kebijakan untuk tidak membuka penerimaan pegawai dari jalur umum hingga tahun 2017.
"Saya lebih memilih untuk memberdayakan aparaturnya yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas di instansi masing masing," kata Rusli.
Ia mengakui minat untuk menjadi PNS di Gorontalo cukup tinggi, karena masyarakat menilai pekerjaan tersebut yang paling menjanjikan.
Padahal, lanjutnya, banyak sektor yang bisa menjadi lapangan pekerjaan namun belum digarap dengan baik. "Kami ingin mendorong masyarakat berjiwa wirausaha. Tentunya juga dengan membuka lapangan pekerjaan baru seperti di pertanian, perkebunan dan peternakan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika