REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- DPRD Kota Depok akhirnya setelah menunggu enam bulan secara resmi membatalkan anggaran untuk rencana perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, Depok yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Penyebabnya, karena munculnya penolakan dari warga Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok. 

Anggaran pembebasan lahan TPA baru di Cipayung, DEpok sebesar Rp 125 miliar. ''Keputusan itu diambil sebelum pihaknya melaksanakan Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan APBD Depok 2014 lalu,'' ujar Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto di gedung DPRD Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (26/5).

Menurut Rintis, agenda rapat itu adalah mendengarkan pandangan fraksi terkait pengajuan anggaran perluasan TPA Cipayung yang diajukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sebagai mata kegaiatan kerja dinas yang ada di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan.

''Sudah kami coret anggaran perluasan TPA sebesar Rp 125 miliar itu. Kami minta Pemkot Depok untuk mencari lahan alternatif lain pengganti selain di Cipayung atau Sawangan. Banyak surat penolakan dan keluhan dari masyarakat yang datang pada kami, itulah yang menjadi pertimbangannya,'' tutur Rintis.

Rintis mengatakan, ada juga pertimbangan lainnya yakni karena Pemkot Depok gagal menjalankan program Unit Pengolahan Sampah (UPS) terpadu yang hampir empat tahun mandek dan banyak pembangunan tempat UPS yang tidak berfungsi dan banyak yang terbengkalai.

''Ini jadi pelajaran bagi Pemkot Depok karena telah banyak membuang-buang anggaran. Persoalan overload TPA itu karena tidak berjalannya pengolaan UPS, makanya sampah menumpuk di TPA Cipayung. Kemungkinan kalau UPS berjalan tidak perlu adanya perluasan TPA lagi,'' terang Rintis.

Rintis mendesak DKP Pemkot Depok agar memaksimalkan UPS terpadu yang sudah ada. Apalagi, Pemkot Depok telah mendapatkan ilmu dari Pemerintah Jepang dalam menangani sampah dengan melakukan kunjungan kerja ke negeri sakura tersebut dengan anggaran perjalanan yang juga tidak sedikit.

''Anggaran untuk UPS itu tidak sedikit dan anggaran untuk sosialiasi dan kunjungan kerja ke Jepang juga tidak sedikit, seharusnya mereka tahu dan paham betul. Sudah banyak bentuk kerja sama dan ilmu yang diberikan, kenapa tidak dijalankan. Kami yakin ini bisa dilakukan kalau saja komitmen dari Pemkot Depok sendiri benar-benar dijalankan,'' jelas Rintis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika