REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan rencana kebijakan yang akan mengurangi penggunaan sepeda motor di wilayah tertentu harus diimbangi dengan penyediaan transportasi massal.
"Harus ada solusi berupa alternatif transportasi massal yang memadai. Jangan asal melarang dengan membatasi penggunaan sepeda motor, tapi harus ada solusinya," kata Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Bambang, saat ini populasi sepeda motor di Indonesia menembus sekitar 70 juta unit, atau menjadi salah satu populasi sepeda motor terbesar di dunia.
Bambang baru saja menghadiri pertemuan International Transport Forum (ITF) Annual Summit 2014 di Leipzig, Jerman, yang digelar 21-23 Mei 2014.
Pada kesempatan itu, salah satu isu yang dibahas adalah soal fenomena membludaknya jumlah sepeda motor di Indonesia yang membuat hampir semua peserta dari 55 negara terperangah.
"Bila penyediaan moda transportasi massal perkotaan hingga pedesaan sudah tersedia dan terkoneksi dengan baik, maka pembatasan jumlah kendaraan pribadi termasuk sepeda motor bisa dilakukan," tegas Bambang.
Ia mencontohkan, saat menjelang Lebaran selalu terjadi lonjakan penggunaan sepeda motor ke sejumlah kantong-kantong daerah mudik. Akibatnya memicu peningkatan jumlah angka kematian di jalan raya sepanjang jalur mudik.
"Seandainya tersedia angkutan yang memadai di daerah-daerah, maka jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor akan drastis berkurang," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa menyalahkan para pemudik yang memakai sepeda motor karena masalahnya di daerah tujuan minim angkutan umum pedesaan.
"Untuk itu Kementerian Perhubungan mencari solusi menyediakan angkutan sepeda motor ke sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera," ujarnya.
Lebih lanjut ditegaskan Bambang, sesungguhnya tidak hanya di pedesaan, penyediaan transportasi publik juga dibutuhkan di kota besar dan megapolitan.
"Semua butuh angkutan umum. Kemampuan pemerintah pusat menyediakan fasilitas terbatas. Karena itu perlu juga Pemerintah Daerah ikut bertanggungjawab mengembangkan angkutan di wilayah masing-masing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
