Kamis 06 Jan 2011 21:59 WIB

Kebijakan Transportasi Pemerintah tak Prorakyat Miskin

Angkot di Bogor
Angkot di Bogor

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG-- Pakar Transportasi Universitas Brawijaya Achmad Wicaksono menyatakan pemerintah harus mulai mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan khususnya yang pro masyarakat miskin.

Menurut Wicaksono yang juga dosen Fakultas Teknik UB itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah selama ini lebih banyak difokuskan pada penambahan jalan baru dan jalan tol. Sehingga, kebijakan transportasi berkelanjutan yang memihak kepada masyarakat miskin terabaikan.

"Mulai sekarang pemerintah juga harus memikirkan kebijakan yang mendukung transportasi yang pro masyarakat miskin," katanya dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Perlunya Kebijakan Transportasi Pro Masyarakat Miskin" dalam rangka dies natalis ke-48 Universitas Brawijaya, Kamis (6/1).

Transportasi berkelanjutan yang memihak pada kepentingan masyarakat miskin itu di antaranya adalah mendorong penggunaan kendaraan tak bermotor dan angkutan umum jenis bus rapid transit (BRT) yang bertarif murah dan berdasarkan zona.

Ia menegaskan, kota-kota di Indonesia memerlukan suatu kerangka kebijakan transportasi yang memberikan prioritas kepada angkutan umum penumpang dan barang secara masal, bukan pada pergerakan kendaraan pribadi.

Selain skema-skema tersebut, hasil penelitian yang dilakukan Wicaksono pada tahun 2009 terkait transportasi disebutkan bahwa keberadaan trotoar sangat penting bagi pejalan kaki dan lajur sepeda juga diperlukan bagi pengendara sepeda.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement