REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengamat. Pro dan kontra terkait momentum kasus yang berdekatan dengan Pemilu Presiden 2014, di mana Gubernur Jakarta, Joko Widodo, ikut maju sebagai capres.
Terlepas dari momentum kasus, pakar hukum tata Margarito menilai, mustahil bila Jokowi tidak mengetahui sama sekali proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
Menurutnya, proyek yang didalamnya juga terdapat bus berkarat tersebut, seharusnya diketahui Gubernur sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Pemprov DKI. Terlebih, mantan anak buah gubernur, yakni eks Kepala Dinas Perhubungan, jadi tersangka.
"Pada waktu perencanaan anggaran, penyusunan nomenklatur proyek, tidak mungkin tidak tahu walau secara umum. Kalau pengadaan bus mungkin tidak terlibat langsung karena pengguna anggaran proyek itu Dishub," ujar Margarito saat dikonfirmasi ROL, kemarin.
Berbeda dengan Margarito, pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan, ada pihak yang sengaja menarik nama Jokowi di kasus ini.
"Ada permainan politik di balik pembentukan opini bahwa Jokowi terlibat kasus tersebut. Jadi saat ini ada upaya menyerang Jokowi dengan kampanye hitam," kata Arbi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
