REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 28,6 miliar dari Rp 1,118 triliun total dana yang diperkirakan dibutuhkan untuk menanggulangi dampak erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo.
"Bantuan BNPB itu tentunya sangat membantu. Memang kebutuhan dana untuk menangani dampak bencana Sinabung itu bukan hanya tanggung jawab Pusat, tetapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut H Nurdin Lubis di Medan, Sabtu (24/5).
Dia mengatakan itu pada acara Penyerahan Bantuan Penanganan Erupsi Gunung Sinabung Dari BNPB kepada Pemprov Sumut di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut.
Nurdin Lubis mengatakan sejak erupsi Sinabung pada September 2013 jumlah warga pengungsi mencapai 15.768 jiwa dari 4.985 kepala keluarga (KK). Sebagian pengungsi telah dipulangkan atau sebanyak 17.438 jiwa (5.329 KK) per posisi 16-24 Februari 2014. Dia menegaskan penduduk dari tiga desa akan direlokasi karena berada di zona merah.
Sementara itu, ada empat desa dan satu dusun siap dipulangkan kalau status gunung sudah normal. Adapun penduduk di sembilan desa ditambah satu dusun sudah direkomendasi untuk pulang tetapi belum bisa kembali karena rumah para warga masih mengalami kerusakan khususnya pada bagian atap.
"Pemerintah akan melakukan pemulihan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pada lima sektor yakni pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif," katanya.
Nurdin menyebutkan penyerahan bantuan BNPB ke Pemprov Sumut adalah wujud dari kepercayaan sehingga Pemprov Sumut dan Pemkab Karo sudah seharusnya dapat mengimplementasikan tugas dan wewenang secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk misi kemanusiaan.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto menyebutkan bantuan Rp28 ,6 miliar terdiri dari bantuan untuk pemulangan pengungsi Rp 13,799 miliar perbaikan rumah berupa material 50.000 lembar seng senilai Rp4,250 miliar dan pengadaan benih Rp 10,614 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika