REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- Perpanjangan rute Transjakarta di Bekasi, Jawa Barat, tak luput dari kendala. Beberapa sarana penunjang yang belum siap dan gejolak sosial merupakan pekerjaan yang harus segera diselesaian.
"Niatnya sih ingin melayani masyarakat, tapi jika persiapanya kurang matang, justru masyarakat yang akan terkena imbasnya secara langsung," ujar Triadi, salah satu masyarakat Kota Harapan Indah, Bekasi, Jumat (23/05).
Triadi termasuk salah satu warga yang menyambut positif hadirnya Transjakarta di wilayah tempat tinggalnya. Namun dia menyayangkan sikap Pemkot Bekasi yang terkesan kurang persiapan.
"Saya sempat mendengar akan ada aksi unjuk rasa dari pihak angkutan umum lain yang merasa dirugikan atas hadirnya Transjakarta di Bekasi," ungkap Triadi.
Dari informasi tersebut terlihat bahwa Pemkot Bekasi belum melakukan pendekatan dan mencapai kesepakatan dengan pengelola transportasi umum lain. Warga khawatir, jika nanti muncul gejolak sosial, maka masyarakat yang akan menjadi korban.
"Transjakrta belum optimal, angkutan umum lainya mogok beroperasi, maka akan banyak calon penumpang yang terlantar," ujar Triadi.
Maskipun kemungkinan akan ada aksi unjuk rasa dair pihak angkutan umum yang merasa dirugikan, namun Dinas Perhubungan belum melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda). "Sampai saat ini kami belum melakukan pertemuan terkait hal ini, mungkin dalam waktu dekat akan diagendakan," kata Ketua DPC Organda Kota Bekasi, Hotman Pane.
Idealnya, menurut dia, pertemuan dan kesepakatan sudah ditentukan sebelum Transjakarta beroperasi. "Jika sudah ditentukan sebelum beroperasi, maka gejolak sosial dapat dihindari," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman mengaku sedang mengupayakan pertemuan dengan Organda dan pengelola angkutan umum di Bekasi. "Kita sedang menentukan waktu yang tepat. Nantinya kita akan menentukan kesepakatan-kesepakatan yang bisa ditempuh agar program ini dapat berjalan dengan baik," ucapnya.
Ia berharap bahwa kesepakatan ini dapat segera ditentukan sehingga dapat menciptakan kestabilan sosial baik dari segi masyarakat pengguna jasa dan pengelola angkutan umum. "Selain harus mencapai kestabilan sosial, kami juga harus mempersiapkan infrastruktur lainya, diantaranya adalah pelebaran jalan, pengadaan separator dan rambu-rambu lalu lintas," ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa semua persiapan infrastruktur ini dilakukan dengan bertahap. "Kami mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat agar program ini dapat berjalan secara optimal dalam upaya menyelesaian kemacetan di Bekasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
