REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah elemen masyarakat memberi dukungan penuh pada kebijakan tegas yang diambil pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatasi kegiatan perusahaan pertambangan yang dinilai bermasalah. Salah satunya yang dilakukan Bupati Kutai Timur Isran Noor terhadap perusahaan Churchill Mining Plc.

''Yang kami butuhkan adalah pemimpin yang berani dan tegas seperti ini. Jangan takut terhadap kekuatan asing karena rakyat ada di belakang mereka,'' kata Penanggung Jawab Gerakan Presidium Masyarakat Kalimantan Timur, Abraham Ingan, dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (22/5).

Menurut Abraham, secara umum wilayahnya merupakan daerah yang kaya dengan hasil alam, berupa batubara, minyak dan gas bumi. Namun, nyatanya hasil bumi tersebut hanya dinikmati oleh perusahaan, terutama perusahaan asing selama bertahun-tahun.

''Yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan itu hanyalah konflik sosial, kesenjangan ekonomi, dan kerusakan alam. Masyarakat lokal, seperti suku Dayak, makin miskin,'' ujarnya.

Sudah seharusnya, kata Abraham, kekayaan alam itu dikelola oleh bangsa Indonesia, baik melalui BUMN, BUMD, atau perusahaan lokal. ''Dengan demikian hasilnya akan nisa lebih banyak dirasakan oleh masyarakat lokal,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika