REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan berupaya untuk mencairkan dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Pencairan dana untuk program KJP ini sangat penting, karena dana yang disalurkan ini bukan diperuntukkan bagi sebuah yayasan. Kita usahakan agar cair secepat mungkin," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).

Menurut dia, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencairan KJP yang termasuk dalam kategori dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. "Kita sedang koordinasi dengan KPK, karena KPK kan lembaga yang mengeluarkan imbauan agar dana bansos dan hibah tidak dicairkan sebelum pemilihan umum (Pemilu)," ujar Jokowi.

Capres PDIP itu menyatakan, imbauan yang disampaikan oleh KPK terkait pencairan dana bansos dan hibah itu tidak salah. Karena hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya dana bansos maupun hibah yang digunakan untuk kepentingan politik.

"Pokoknya, dana KJP sebentar lagi cair, dan sekarang masih kita proses pencairannya. Ini kita upayakan terus, tidak berhenti," tutur Jokowi.

Program KJP mulai dicanangkan sejak 2012 lalu. Besaran dana KJP berbeda-beda untuk setiap tingkatan pendidikan. Untuk tingkat SD/MI sebesar Rp 180.000, SMP/MTs Rp 210.000 dan SMA/SMK/MA Rp 210.000. Dana tersebut dicairkan setiap tiga bulan dengan cara transfer langsung melalui Bank DKI kepada para peserta didik penerima KJP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika