REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan partainya bisa saja pindah haluan jika pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa dideklarasikan tanpa melibatkan partainya untuk menetapkan calon wakil presiden.

"Koalisi harus dibangun atas kebersamaan visi misi. Kalau tidak sesuai karakter PPP sebagai partai umat, PPP akan pindah ke luar. Lihat situasi dan kondisi PPP. Karena PPP milik umat maka harus dikonsultasi dengan umat," kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya santer diberitakan Prabowo Subianto akan mengandeng Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Hal itu juga disepakati dalam rakernas PAN. Lebih lanjut Dimnyati menjelaskan PPP belum diajak bicara untuk menetapkan siapa figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.

Ditegaskan Ketua Baleg DPR ini, sementara ini di internal PPP, baru nama Suryadharma Ali yang diusulkan.

Namun kalau nanti duet capres-cawapres diputuskan sesuai komitmen koalisi, maka mau tidak mau, PPP ikut mengusung pasangan tersebut.

Sebaliknya, kalau tidak setuju, maka PPP akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan karena pasangan capres-cawapres merupakan dwi tunggal. Penarikan dukungan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dulu dengan kalangan ulama mengingat PPP merupakan partai milik umat.

"Selama ini yang kami tahu belum menetapkan cawapres karena PPP harus diajak bicara. Prabowo tidak bisa serta merta tanpa persetujuan PPP," kata Dimyati.

Ditanya kabar adanya penetapan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta Rajasa, Dimyati menegaskan PAN baru mengusulkan pasangan capres-cawapres Prabowo- Hatta Rajasa. "Sama seperti PPP yang usulkan duet Prabowo-SDA. (Kalau sudah deklarasi) asal dikomunikasikan, apa alasannya memilih Hatta Rajasa. Jika itu keputusannya, harus dibahas dalam rapat harian PPP," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika