REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Para penggiat antikorupsi di Maluku Utara (Malut) mengimbau kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, untuk menolak tawaran menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu presiden 9 Juli 2014.

"Abraham Samad harus memimpin KPK sampai masa jabatan selesai, karena kiprahnya masih sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi di bangsa ini," kata salah seorang penggiat antikorupsi di Malut, Muhammad Saiful, di Ternate, Kamis.

Regulasi yang ada memang tidak melarang Abraham Samad mundur dari jabatan Ketua KPK sebelum akhir masa jabatan dan beralih menjadi cawapres atau jabatan politik lainnya. Tetapi mengingat korupsi merupakan masalah yang sangat genting di Negara ini, maka sebaiknya dia tetap fokus memimpin KPK.

Saiful mengatakan KPK di masa kepemimpinan Abraham Samad saat ini telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, di antaranya ditandai dengan banyaknya kasus korupsi yang diungkap lembaga itu.

Bahkan untuk kasus korupsi yang melibatkan tokoh penting pun, baik di lembaga pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman maupun para pengusaha besar, termasuk dalam kasus Bank Century tidak luput dari penangganan KPK.

Kalau Abraham Samad meninggalkan KPK, menurut Muhammad Saiful, konsentrasi KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi, terutama kasus korupsi besar pasti akan terganggu, walaupun masih ada empat pimpinan KPK yang lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika