REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Conference Leader Legacy Talk ITB-83 Bernardus Djonoputro mengatakan, negarawan atau pimpinan bangsa ke depan harus mengerti mengenai peradaban. Pemimpin hakikatnya membangun peradaban.
"Pemimpin yang bisa menghargai peradaban masa lalu yang bisa memimpin bangsanya dengan baik. Peradaban masa lalu seperti situs Gunung Padang harus dipelajari untuk mengungkap wisdom yang ada di dalamnya," kata Bernardus di Jakarta dalam acara Program Legacy Talk Series, Rabu, (14/5).
Situs Gunung Padang, terang Bernardus, memperlihatkan ada peradaban sebelum kita yang harus dipelajari. "Situs ini memiliki potensi untuk mempelajari peradaban kuno," terangnya. Dalam penelitian situs ini ada pro kontra. "Namun dalam penelitian ilmiah itu biasa, kami sebagai alumni ITB sudah terbiasa dengan kontroversi,"kata Bernardus.
Namun, ujar Bernardus, yang paling penting leader ke depan harus peduli dengan peradaban. Pentingnya diskursus di level ilmu pengetahuan, teknologi, arsitektur harus terus dikembangkan. "Calon pemimpin bangsa itu harus tau peradaban masa lalu. Sehingga saat bicara tidak asal nyablak saja, tapi penuh pemikiran sehingga kebijakan yang diambil juga akan lebih bijak,"kata Bernardus.
Siapapun pemerintah yang akan datang, ujar Bernardus, harus sadar pentingnya penelitian peradaban termasuk situs Gunung Padang. Penelitian dan penghayatan pada peradaban itu jauh melebihi pemerintahan.
"Jadi penelitian terhadap situs Gunung Padang itu bisa melewati sembilan bahkan 10 pemerintahan. Intinya siapapun pemerintahnya situs ini harus terus diteliti dan dikembangkan,"kata Bernardus.
Situs Gunung Padang, terang Bernardus, merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti. Luas kompleks situs ini, ujar Bernardus, kurang lebih 900 m², terletak pada ketinggian 885 m dpl, dan areal situs ini sekitar 3 ha. Ini membuat situs Gunung Padang sebagai kompleks punden berunda terbesar di Asia Tenggara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika