REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah dari Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sumsel) beserta jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/5).
KPK menggagendakan pemaparan survei integritas dan rekomitmen peserta Support to Indonesia's Islands of Integrity (SIPS). Program ini melibatkan dua provinsi, Sulut dan Sulsel. Sebanyak lima kabupaten/kota di masing-masing provinsi itu akan menjadi pilot project program SIPS.
Dalam pertemuan itu juga hadir perwakilan Canadian International Development Agency (CIDA). Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah untuk melakukan kerja sama.
"Dalam rangka melakukan upaya preventif, melakukan pencegahan, terhadap korupsi yang ada," kata Syahrul, selepas pertemuan.
Menurut Syahrul, kerja sama dengan KPK dan CIDA ini antara lain mengevaluasi kinerja berbagai pelayanan publik selama dua tahun. Ia mengatakan, pihaknya bersama sembilan bupati/wali kota yang hadir dalam pertemuan akan melakukan koordinasi lebih lanjut.
"Dan Intesifikasi kembali langkah-langkah bersama KPK dalam pencegahan korupsi," kata dia.
Syahrul tidak menampik masih adanya permasalahan dalam pelayanan publik dan potensi korupsi. Salah satunya terkait penerbitan izin. Mengenai persoalan izin ini, Syahrul mengatakan, di Sulsel sudah ada upaya untuk pengurusan satu atap. Sehingga pengawasannya lebih terpadu.
"Beberapa izin disatukan, seluruh izin se-SKPD pada satu tempat perizinan," kata dia.
Permasalahan korupsi juga menjadi perhatian Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto. Ia mengatakan, ke depan perlu adanya upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari praktik kejahatan rasuah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika