REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, memperkirakan pelaksanaan Pemilu Presiden akan lebih baik dan jujur karena masyarakat bisa lebih mengontrol pelaksanaan dan hasilnya.

"Akan semakin bagus karena Pilpres tidak punya 'demand' yang membuat pelaksana bisa menjadi pedagang seperti pada Pemilu legislatif," katanya di Medan, Minggu.

Namun karena pelaksanaan Pileg yang baru berlalu dinilai masyarakat sangat buruk dimana kental dengan money politics, maka pemerintah harus kerja keras untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menggunakan hak suara di Pilpres.

Pemerintah, katanya, sudah harus konsentrasi untuk kelangsungan Pilpres yang juga tidak lama lagi.

Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan itu menyebutkan, selain sosialisasi, pemerintah perlu melakukan pembenahan di setiap jenjang mulai petugas di tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pembenahan juga harus dilakukan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena nyatanya dalam Pileg lalu keduanya juga tidak melakukan perannya dengan baik.

"Kalau ada skala prioritas, maka pembenahan petugas di TPS, PPS dan PPK harus diutamakan karena di tempat itu awal terjadinya permainan suara Pemilu, "katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika