REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setempat tahun 2013.
"Opini WTP tanpa catatan atau paragraf penjelasan itu menunjukkan akuntabilitas APBD yang semakin baik dan tidak banyak daerah yang mendapat opini WTP murni dari BPK," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Djajat Sudrajat, Sabtu (10/5).
LKPD Banyuwangi pada 2012 juga mendapat opini WTP murni dari BPK, bahkan di Jawa Timur hanya Banyuwangi yang mendapat opini WTP murni yang merupakan level tertinggi dalam pelaporan keuangan daerah.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan opini dari BPK tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan di kabupaten setempat sangat akuntabel dan kredibel.
"Kami kelola APBD dengan tiga parameter, yaitu akuntabel, transparan,dan partisipatif. Hasil audit BPK sudah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi sangat baik, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa parameter akuntabel terpenuhi, APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," paparnya.
Laporan keuangan yang transparan menunjukkan proses penganggaran yang terbuka, sedangkan parameter partisipatif diwujudkan dengan mengakomodasi opini kritis publik dalam penganggaran melalui pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan.
"Soal transparansi dan partisipatoris juga sudah diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Banyuwangi dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," ucap Anas yang juga mantan anggota DPR RI itu.
Ia berharap kinerja tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang dan tidak mudah memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi karena pada tahun-tahun sebelumnya pernah dinyatakan "disclaimer" oleh BPK karena pengelolaan keuangannya saat itu sangat buruk.
Sementara itu, data di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mencatat adanya peningkatan jumlah kabupaten/kota di Jatim yang mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangannya, namun masih banyak daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika