REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, menyatakan, sosialisasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga kini belum maksimal, sebab masih banyak masyarakat tidak paham prosesnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Azwar Siri di Padang, Sabtu, mengatakan, BPJS merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung, namun di daerah perlu kiranya pihak terkait untuk lebih menyosialisasika secara jelas, sebab program ini belum dilakukan secara maksimal.
"Kita melihat masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang program BPJS, terutama terkait prosesnya, sehingga jangan sampai pelaksanaanya di lapangan menimbulkan masalah, terutama di daerah," kata Azwar.
Ia menambahkan, informasi mengenai BPJS masih simpang siur di masyarakat, karena masih banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama peserta Jamkesmas yang khawatir tidak terdaftar dalam BPJS tersebut, ataupun cara-cara atau hak yang bisa mereka dapat dari program tersebut.
Anggota dewan tersebut, juga menjelaskan, jika pihak terkait hanya mengandalkan brosur di kantor-kantor tentu hal tersebut tidak akan mempu menjangkau semua lapisan masyatakat, demikian juga dengan seminar-seminar, sehingga perlu cara lain agar program ini benar-benar dipahami semua lapisan masyarakat terutama didaerah.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD setempat, dalam waktu dekat berencana untuk melakukan pertemuan dengan pihak pengelola BPJS di Kota Padang, untuk mempertanyakan sejauh mana kelancaran program tersebut di daerah itu.
Sehubungan dengan itu, sebelumnya Komisi IV DPRD Padang juga menjelaskan, untuk pelaksanaan BPJS yang dimulai sejak 1 Januari 2014, Puskesmas di daerah itu dinilai belum cukup siap, sebab perlu pengembangan dalam hal pelayanan.
Aswar, menyatakan, untuk pelayanan BPJS perlu kesiapan yang serius dari Dinas Kesehatan, karena dalam programnya setiap Puskesmas harus melayani 155 penyakit, sedangkan kemampuan Puskesmas di daerah ini, jika dinilai dari segi peralatan masih perlu banyak perbaikan.
"Kami melihat untuk pelaksanaan BPJS pada tahun 2014, belum akan maksimal di daerah ini, sebab perlu mempersiapkan semua potensi yang ada baik dari tenaga perawatnya, hingga ketersediaan peralatan di setiap Puskesmas yang ada," katanya.
Ia mengatakan, salah satu contohnya, banyak Puskesmas yang tidak memiliki alat untuk pemeriksaan gigi, sedangkan dalam BPJS tersebut, hal itu, dapat dilaksanakan di Puskesmas, sebab itu, bagaimana Puskesmas di daerah ini bisa menjalankan BPJS secara maksimal, namun demikian ini harus dilaksanakan dan diperbaiki secara berangsur-angsur tiap tahunnya.
DPRD Padang menjelaskan, 22 Puskesmas di daerah itu menjadi tempat rujukan pertama pelayanan tingkat primer bagi peserta BPJS yang berobat, sedangkan ketersediaan peralatan tidak memadai, sehingga butuh dana yang besar untuk satu seluruh Puskesmas di daerah tersebut agar dapat menjalankan secara efektif kegiatan yang berskala nasional tersebut.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang, peserta jaminan kesehatan masyarakat di kota itu mencapai 187.000 jiwa, belum lagi yang berasal dari PNS, TNI, Polri, dan lainnya, di luar Jaminas kesehatan daerah yang mencapai 86.948 jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika