REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat meminta kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Provinsi (BKPP) di Jabar lebih ditingkatkan lagi. Sebab, saat ini institusi yang dulu dikenal dengan nama Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dirasa kurang berperan.
Hal tersebut, diungkapkan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, saat menghadiri 'DPRD Jabar Saba Desa' yang beragendakan pertemuan dengan Kepala BKPP Wilayah III Jabar beserta bupati dan wali kota di wilayah tersebut, di Gedung Negara, Cirebon, belum lama ini.
Irfan mengatakan, sebagai pembantu gubernur, seharusnya BKPP sudah mengantongi berbagai data terkait kondisi dan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Hal ini penting untuk mempermudah pembangunan, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan masing-masing daerah bisa diketahui dan tersampaikan dengan maksimal, baik ke pemerintah provinsi maupun pusat.
"(BKPP) Ini kan membidangi masing-masing kabupaten/kota, harusnya satu-satu sudah punya pendataan. Kalau tidak bisa, ngapain jadi Bakorwil, tarik saja ke Bandung," kata Irfan.
Irfan pun mengaku menemui kendala dalam menginventarisir kebutuhan kabupaten/kota akibat tidak maksimalnya kinerja BKPP. Maka dari itu, program 'DPRD Jabar Saba Desa' menjadi langkah baginya untuk mengetahui dan menyerap aspirasi kabupaten/kota.
"Fungsi Bakorwil harus didorong lagi. Kalau Bakorwil berfungsi, DPRD nggak perlu pusing-pusing," katanya.
Dikatakan Irfan, BKPP harus mengetahui segala sesuatu terkait daerahnya masing-masing, sehingga seluruh kabupaten/ kota sudah terpetakan dengan baik, terutama yang menyangkut teknis pembangunan. Oleh karena itu, menurut Irfan, kualitas sumber daya manusia di BKPP harus lebih ditingkatkan lagi.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri anggota DPRD Jabar lainnya beserta perwakilan daerah itu, terungkap bahwa kabupaten/ kota yang berada pada BKPP Wilayah III Jabar memerlukan sejumlah bantuan dari pemerintah provinsi, terutama menyangkut kebutuhan infrastruktur.
"Dan kami sepakat jalan lingkar Kuningan-Cirebon harus didorong, untuk mengurangi kemacetan," kata Irfan.
Di tempat yang sama, terkait akan segera diberlakukannya undang-undang desa, Anggota DPRD Jabar Irwan Natsir meminta agar BKPP turut menyosialisasikan seluruh program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).
"BKPP harus membantu tugas BPMPD, sehingga nanti ketika desa menerima banyak anggaran, kepala desa tidak pusing dalam mengelola," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
