REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan agar Komnas HAM tidak bekerja sesuai pesanan parpol tertentu. Hal itu terkait dengan rencana Komnas HAM memanggil Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, yang disebut-sebut terlibat penculikan aktivis pada 1998.

Dia mengatakan, Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa tidak terlibat dalam penculikan aktivis yang hilang. Karena itu, klarifikasi tidak diperlukan lagi karena semuanya sudah jelas. "Tidak perlu. Komnas HAM jangan jadi alat politik," ujar Fadli di Jakarta, Jumat (9/5).

Fadli mengatakan, mencuatnya isu HAM yang digunakan untuk menghantam Prabowo jelas dilakukan kelompok tertentu. Dia membandingkan, wacana Prabowo diadili tidak muncul di Pemilu 2009. Menurut dia, kredibilitas Prabowo yang tidak terkena satu kasus korupsi membuat pihak lawan mencari cara menyerang mantan danjen Kopassus tersebut.

"Itu pesanan politik. Pas zaman Mega tidak pernah diungkit-ungkit. Karena tidak terlibat korupsi jadi dicari-cari," ujar Fadli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika