REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menegaskan, partai baru akan menetapkan dukungan capres pada ajang rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar pekan ini. Langkah itu dilakukan mengingat PPP merupakan partai yang memiliki tradisi demokrasi yang matang.
"PPP akan memutuskan di forum rapimnas pekan ini, setelah semua proses konstitusional partai dijalankan. Sebelum itu, semuanya hanya bagian dari komunikasi dan lobi politik belaka," katanya melaui pesan singkat kepada ROL, Ahad (4/5).
Ia menjelaskan, sesuai amanat Mukernas III di Cisarua 23-24 April yang lalu, PPP menugaskan anggota majelis musyawarah untuk melakukan komunikasi proaktif. Komunikasi itu dilakuikan kepada seluruh bakal capres dan parpol dalam rangka penjajakan bangunan koalisi dan pengusungan capres.
Karenanya, kata dia, PPP memang melakukan pendekatan kepada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Juga ke Joko Widodo dan PDIP serta Aburizal Bakrie (Ical) dan Golkar.
"Prinsipnya, karena belum memutuskan berada di mana, PPP merasa perlu ke mana-mana untuk mendapatkan info yang lengkap tentang siapa yang akhirnya akan kita dukung," lanjutnya.
Yang pasti, ujar dia, PPP akan memberikan dukungan kepada bakal capres yang memastikan kemenangan umat. Yaitu figur yang menghargai keragaman dan pribadinya tak berjarak dengan rakyat.
"Sehingga mau mendengarkan dan menjunjung tinggi petuah ulama. Serta meletakkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan di atas semua tujuan lainnya," papar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi menuding ketua umum Suryadharma Ali (SDA) tidak menaati kesepakatan islah.
Ketidaktaatan SDA tersebut, kata Emron, terlihat dari langkah politiknya mengadakan pertemuan informal dengan DPW di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/5).
Pertemuan itu disebut Emron untuk membuat kertas dukungan kepada salah satu capres tertentu.
"SDA tidak sesuai kesepakatan islah. Membuat pertemuan untuk membuat kertas dukungan. Atas kelakuan itu, saya undang DPW ke Hotel Crown, Jumat malam agar mereka tidak tandatangani pernyataan yang tidak prosedural itu," ucap Emron di Jakarta, Sabtu (3/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika