REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP dan yang sederajat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tidak melibatkan tim pemantau dari unsur perguruan tinggi, kata Kepala Dinas Pendidikan setempat, Moh Muhni, Sabtu.
"Walaupun tanpa melibatkan perguruan tinggi, namun pelaksanaan UN tetap melibatkan Tim Pengawas Independen, yakni dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)," kata Moh Muhni disela-sela distribusi UN di Mapolres Bangkalan.
Menurut dia, LPMP merupakan lembaga independen yang ditugaskan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi pelaksanaan UN. Dan jumlah anggotanya sebanyak 3 orang, mereka nantinya yang akan melakukan pengawasan secara 'mobile' ke masing-masing sekolah penyelenggara UN.
Selain LPMP, pengawasan UN juga dilakukan aparat kepolisian, dengan masing-masing sekolah dijaga dua anggota polisi.
Sistem pengawasan, akan menggunakan sistem silang. Maksudnya, guru SMP akan mengawasi UN di sekolah penyelenggara MTs, sebaliknya MTs akan mengawasi di sekolah SMP.
"Jadi dengan pengawasan yang ketat ini, kami pastikan tidak akan ada kebocoran soal, apalagi sampai ada perjokian," tegasnya.
Sementara untuk mengantisipasi kekurangan dan salah cetak soal seperti pelaksanaan Unas tingkat SMA. Pihak penyelenggara bisa menggunakan soal cadangan, apabila masih kurang bisa meminta ke penyelenggara lain atau bisa memfoto kopi dengan disaksikan tim pengawas baik dari kepolisian maupun LPMP.
"Mekanisme ini, sudah berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud, untuk mengantisipasi persoalan teknis pada pelaksanaan UN," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
