REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengatakan koalisi ramping akan memaksa Joko Widodo (Jokowi) untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat apabila terpilih sebagai presiden nanti.

"Dengan koalisi ramping ini, justru Jokowi akan terdorong buat kebijakan yang benar-benar untuk rakyat, meski pun konsekuensinya parlemen mungkin akan sangat mengkritisi," kata Aria Bima di Posko JKW4P Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5).

Aria Bima menjelaskan dengan koalisi ramping, pemerintahan Jokowi akan mendapat tekanan dari parlemen. Namun hal itu justru akan memberikan pelajaran politik di mana parlemen dapat menjalankan peran sebagai pengawas kebijakan pemerintah.

"Memang (dengan koalisi ramping) akan ada resistensi di DPR, tapi ini arah memperkuat sistem presidential yaitu bagaimana program presiden dapat benar-benar langsung untuk rakyat. DPR pun menjalankan tugasnya mengawasi pemerintah dalam konteks 'check and balance'," ujar dia.

Aria Bima mengatakan koalisi ramping yang dimaksudkan partainya lebih menekankan kepada koalisi tanpa bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia, PDIP tidak menutup pintu bagi partai lain untuk merapat, asalkan tidak meminta-minta jatah kekuasaan.

"Silakan partai-partai merapat ke Jokowi, tapi di sini bukan rana bagi-bagi kekuasaan melainkan mari kita bekerja sama," ujar dia. Dia meyakini pada gilirannya koalisi ramping akan membuktikan bahwa hal yang tidak biasa dapat menjadi suatu hal yang lumrah, dan hal yang dianggap benar belum tentu sepenuhnya benar.

"Jokowi mentradisikan hal yang tidak biasa menjadi biasa. Lagi pula perlu diingat bahwa koalisi gemuk yang dibangun SBY (Partai Demokrat) tidak sepenuhnya berjalan baik, sehingga koalisi besar bukan ukuran," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika