REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan gerakan buruh tidak akan melakukan politik transaksional atau meminta jatah kursi kepada pemimpin terpilih. Meski sebelumnya, sudah menyatakan dukungan kepada pemimpin tersebut dalam pemilu.
"Kita tidak akan bicara transaksional, bicara jumlah kursi, tapi kita bicara siapapun yang mau kontrak politik dan memenuhi tuntutan kami, kita dukung untuk memobilisasi kemenangan mereka," katanya di Jakarta, Kamis (1/5).
Meski menekankan perlunya konsolidasi suara buruh, ia menegaskan bahwa tidak akan melakukan politik transaksional kepada siapapun yang menjadi pemenang pemilu.
Namun, ia tidak menampik jika idealnya kursi-kursi tertentu dalam parlemen harus didukuki oleh aktivis buruh yang mengerti benar kepentingan dan kebutuhan buruh di Indonesia.
Menurut Said, calon pemimpin bagi buruh adalah mereka yang memenuhi kriteria di antaranya mau memperjuangkan dan mau meneken kontrak politik dengan buruh.
"Artinya ketika ada pemilihan umum yang menentukan arah dan nasib bangsa, buruh harus berkonsolidasi untuk menentukan sikap dan dukungan kepada calon pemimpin yang dipastikan memiliki perhatian khusus kepada buruh dan bahkan bersedia melakukan kontrak politik dengan kami," katanya.
Ia menambahkan calon pemimpin yang nantinya akan diusung oleh buruh jika ingkar janji akan dijatuhi sanksi sosial yang berat di antaranya mogok nasional jilid tiga.
"Bagi buruh, politik hanya sebagai alat perjuangan agar aspirasi bisa disampaikan, jadi politik bukan tujuan utama," katanya.
Ia berpendapat gerakan buruh di Indonesia bersifat independen tetapi "not" netral demi mempertimbangkan kepentingan buruh sendiri.
"Pada dasarnya dimanapun gerakan buruh itu bersifat independen dan not netral, ingat di Amerika Serikat misalnya buruh itu pendukung utama Obama, hal serupa di Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lain," kata Said Iqbal.
Ia mengatakan gerakan buruh di Indonesia akan tetap bersifat independen sehingga dijamin tidak akan menjadi kepanjangan tangan partai politik dan tidak boleh ada penetrasi partai politik tertentu kepada buruh.
Hal terpenting, kata dia, kepentingan buruh yang berjumlah 44 juta buruh di sektor formal bisa diaspirasikan dan direalisasikan dengan optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika