Kamis 24 Apr 2014 11:59 WIB

TNI AD-BKKBN Kerja Sama Program TMMD

Rep: Erik Purnama Putra/ Red: Fernan Rahadi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman membuka pelaksanaan rapat koordinasi teknis (Rakornis) bersama Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal di Jakarta, Kamis (24/4). Agenda ini sekaligus program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-92, yang berlangsung selama 21 hari, mulai 21 Mei hingga 10 Juni mendatang.

KSAD Jenderal Budiman mengatakan, pelaksanaan TMMD berlangsung di 61 kabupaten/kota, 71 kecamatan, dan 93 desa di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.

Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah. "Program ini meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan miskin dan tertinggal, terpencil, pulau kecil terluar, daerah kumuh perkotaan, dan pembangunan daerah bencana," kata Budiman.

Menurut Budiman, progra, TMMD juga dimaksudkan memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat agar terwujud persatuan dan kesatuan nasional melalui kegiatan terintegrasi. Dia merinci, setidaknya 13 program pembangunan bakal dijalankan prajurit di lapangan.

Di antaranya adalah pembangunan jalan sepanjang 186,17 kilometer (km), pembuatan jembatan sebanyak 109 unit, irigasi sepanjang 15,4 km, pembangunan tempat ibadah empat unit dan merehab 24 unit. "Juga ada pembangunan rumah penduduk 40 unit dan balai desa sembilan unit," ujar mantan sekjen Kementerian Pertahanan itu.

Kepala BKKBN Fasli Jalal merasa mendapat kehormatan atas kepercayaan yang diberikan Mabes AD. Dia menyatakan, BKKBN dilibatkan untuk program sasaran nonfisik, seperti peningkatan kesehatan dan keluarga berencana (KB).

Fasli mengatakan, keberhasilan program KB memang sangat terkait dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dengan pengendalian penduduk, khususnya di daerah tertinggal kesejahteran bisa direncanakan dengan baik.

Selain itu, harap dia, nantinya jumlah kemiskinan juga bisa ditekan serta partisipasi sekolah mencapai 12 tahun dari sembilan tahun. Tentu saja, ia tidak menafikan kebehasilan itu juga berkorelasi dengan program TNI.

"Kalau tidak ada program KB penduduk kita sekarang bisa mencapai 340 juta. Dengan suksesnya KB, penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir sebanyak 237,6 juta," kata Fasli.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement