REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota DPRD Kalimantan Timur Very Diana Wang mengatakan lebih dari satu dekade, wilayah perbatasan masih tetap minim perhatian pemerintah.
"Hal itu tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang berpihak ke kawasan perbatasan. Jika menyentuh pun kisarannya terlalu kecil untuk terobosan kemajuan wilayah," katanya di Samarinda, Rabu (23/4).
Ia mengatakan, hal itu berampak seperti yang sudah sering terdengar, wilayah itu jadi semakin terisolasi.
"Infrastruktur Kalimantan Timur masih belum merata, terutama daerah perbatasan, padahal keberadaan infrastruktur di kawasan itu sangat vital," katanya. Menurut dia, hal itu tidak saja bagi pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
"Masih minimnya infrastruktur di daerah-daerah perbatasan Kalimantan Timur mesti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah," katanya.
Dari pandangan Komisi III DPRD Kaltim, infrastruktur jalan adalah fokus utama pembangunan perbatasan. Jalan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Faktanya, kata dia, di wilayah perbatasan masyarakat hanya mengandalkan sungai sebagai satu-satunya sarana transportasi, padahal keamanannya tidak terjamin.
"Perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di perbatasan harus lebih fokus. Jangan lagi setengah-setengah," ujarnya.
Menurut dia, Kaltim mempunyai anggaran yang cukup besar untuk pembangunan. Pemerintah harus bersikap adil pembangunan jangan hanya dipusatkan di perkotaan.
Hal lain yang jadi perhatiannya adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Dua item itu mutlak jadi bahan perhatian pemerintah provinsi maupun pusat.
"Jika memang sudah ada perencanaan, pembangunan infrastruktur harus segera di lakukan. Jangan terkesan lambat," kata anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan.
Area perbatasan suatu negara, kata dia, memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika