REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sleman yang belum diperbaiki mencapai puluhan ribu unit. Banyaknya unit RTLH tersebut membuat Kabupaten Sleman kesulitan untuk memenuhi target pemerintah pusat yang ingin membuat seluruh rumah layak huni dalam 10 tahun ke depan. 

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) menyebutkan RTLH masih tersisa 22.500 unit. Rumah tersebut tersebar di 17 kecamatan diantaranya Kecamatan Tempel dengan 2.976 unit RTLH, Kecamatan Seyegan 2.038 unit, dan Kecamatan Sleman 2.743 unit.

Kepala Bidang Perumahan DPUP, Jenu Santosa mengatakan rumah dinilai tidak layak huni karena strukturnya membahayakan penghuni. "Data RTLH kami kumpulkan dari kecamatan yang akan diverifikasi lagi tahun ini," ujarnya ditemui di kantor DPUP Sleman, Rabu (23/4).

Perbaikan RTLH di Sleman diakui Jenu hanya dapat menjangkau ratusan rumah pertahun jika mengandalkan anggaran daerah (APBD). Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sleman hanya dapat memperbaiki 116 unit RTLH dari 133 proposal yang masuk ke DPUP.

Perbaikan tersebut menggunakan dana bantual sosial APBD yang besarnya Rp11 juta untuk masing-masing rumah. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, proposal keluarga miskin harus melalui verifikasi terlebih dahulu. 

Dana yang terbatas membuat perbaikan RTLH menunggu pengajuan proposal dari keluarga miskin. Masyarakat harus mengajukan proposal perbaikan RTLH satu tahun sebelumnya. Tahun ini, DPUP menerima sekitar 350 proposal perbaikan RTLH yang akan diperbaiki tahun depan. Sementara, pada 2013 lalu, DPUP memperbaiki 108 unit RTLH dengan anggaran Rp1,03 miliar. 

Data RTLH di Kabupaten Sleman didapat dari keluarga miskin yang jumlahnya mencapai 43.752 kepala keluarga. Data tersebut tidak memasukkan seluruh keluarga miskin karena pendataan keluarga miskin juga terkait penghasilan. "Meski keluarga miskin belum tentu rumahnya tidak layak, karena ada yang tinggal dengan mertua atau saudara dimana satu rumah ada beberapa kepala keluarga," ungkap Jenu. 

Untuk mempercepat perbaikan RTLH, Pemkab Sleman telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat. Namun, Pemkab Sleman hanya dapat mengusulkan perbaikan RTLH di tiga kecamatan. Tahun ini, RTLH di kecamatan Berbah, Gamping, dan Prambanan telah diajukan ke pemerintah pusat untuk diperbaiki dengan APBN. Di Kecamatan Berbah, RTLH tercatat mencapai 1.244 unit, di Gamping 1.186 unit, dan di Prambanan sebanyak 1.780 unit. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika