REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Ma'ruf Amin mengaku sudah pernah menyampaikan persoalan jilbab polisi wanita (polwan) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Disinggung rekomendasi yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan ini, kepada RoL, Selasa (22/4), Ma'ruf mengatakan Wantimpres tidak bisa menyampaikan pernyataan atau rekomendasi bagi presiden ke pihak luar. Pertimbangan wantimpres hanya untuk presiden saja.

''Ya, sudah,'' kata Ma'ruf saat ditanya tentang sudahkah isu izin berjilbab bagi polwan disampaikan kepada presiden.

Ma'ruf mengungkapkan, sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sikapnya sama dengan MUI, menginginkan polwan segera dipebolehkan berjilbab. ''Kami memperjuangkan itu,'' kata Ma'ruf.

Dia menjelaskan, MUI sudah merekomendasikan itu kepada presiden. Bidang Keperempuanan MUI juga sudah mengirimkan surat dan desakan ke berbagai pihak untuk mendorong keluarnya izin penggunaan jilbab oleh polwan.

Sama dengan banyak pihak lain, Ma'ruf juga mengharapkan izin ini segera turun agar polemik tidak semakin panjang. ''Tidak ada efek negatif jika presiden mengeluarkan izin itu. Justru positif sebab aspirasi umat tersalurkan,'' kata Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika