REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengubah konsep lurah dan camat menjadi manajer wilayah di setiap kelurahan dan kecamatan yang ada di ibu kota.
Rencana tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ketika membuka acara 'Sosialisasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik' di Balai Kota DKI.
"Memang seharusnya lurah dan camat itu bekerja seperti manajer-manajer, hanya saja mereka jadi manajer di perumahan. Konsep itu lah yang ingin kita ubah," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Dengan konsep seperti itu, menurut dia, maka diharapkan para lurah dan camat dapat mengawasi kondisi lingkungannya secara rutin dan berkelanjutan.
"Dengan konsep manajer, diharapkan nanti ada fasilitas-fasilitas umum di lingkungannya, seperti taman dan lain-lain dapat diawasi dengan baik. Kita yakin para lurah dan camat bisa melakukannya," ujar Basuki.
Selain mengawasi fasilitas umum, dia menuturkan dengan diterapkannya konsep manajer tersebut, maka diharapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bisa dilaksanakan.
"Kita ini kan ingin menerapkan sistem PTSP mulai dari kantor-kantor kelurahan dan kecamatan, dengan konsep baru itu, kita berharap sistem PTSP bisa berjalan dengan baik," tutur Basuki.
Rencananya, dia mengungkapkan sistem PTSP di kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta akan diterapkan mulai Juni 2014 mendatang. Selanjutnya, pihaknya juga akan memperkuat unit kerja kepada lurah dan camat, sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lebih baik dan teratur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika