REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengingatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam memperbaharui data peta dasar dan peta tematik wilayah negara untuk tidak dibuka seluruhnya untuk publik agar menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Khususnya untuk peta pertahanan nasional, posisi senjata, objek-objek strategis, aset-aset milik negara. Itu jangan dibuka, bisa aja ada yang nakal, malah menghancurkan kita. Ini menjadi rahasia negara yang harus dijaga," ujar Menristek saat membuka Pekan Geospasial Nasional 2014, di Gedung BIG, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (21/4).
"Peta dasar wilayah harus terus diperbaharui, sehingga data-data dapat diakses oleh masyarakat luas. Tetapi jangan semua data dibuka, kalau semua data informasi pemetaan wilayah bisa diakses, ini memberikan peluang bagi oknum-oknum teroris sangat mudah untuk menghancurkan dan mengacaukan negara kita," ujar Menristek.
Meristek mengatakan, keterbukaan informasi dan data BIG boleh saja dilakukan tetapi jangan "telanjang" semua data dibuka dan bisa diakses. Menteri mengatakan, BIG memiliki tugas yang cukup berat yakni menyediakan informasi geospasial yang menjadi rujukan nasional dan satu-satunya acuan.
Berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah saat semua lembaga dan badan pemerintahan membuat peta dasar justru terjadi tabrakan data pemetaan hingga akhirnya pembangunan gagal.
"Jika semua menerapkan peta dasar yang sudah dikeluarkan oleh BIG dan ini juga sudah berdasarkan Undang-Undang, jadi semua perencanaan pembangunan berjalan dengan bagus dan kita menghindari kerugian-kerugian semacam itu," ujar Menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
