REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia (Salam UI), Ahad (20/4), menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia untuk mengingatkan kembali masyarakat belum selesainya penaganan persoalan kebebasan jilbab oleh Presiden RI di tengah ramainya pemilihan umum.
Peserta aksi yang berjumlah sekitar 40 orang sempat mengelilingi Bundaran HI sambil meneriakkan yel-yel ajakan mendukung jilbab polwan. Mereka juga mengumpulkan tanda tangan dukungan masyarakat serta membagikan selebaran surat terbuka dan rekomendasi hasil kajian 'Negara, Wanita dan Jilbab' yang digelar 8 Maret lalu.
Ketua Salam UI Fariz Abdillah mengatakan aksi ini merupakan pemanasan aksi yang lebih besar Senin (21/4). Aksi ini ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengeluarkan peraturan presiden yang membolehkan jilbab di Polri dan TNI.
''Semoga itu bisa jadi citra baik di akhir masa jabatan kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini juga jadi bagian mengingatkan kembali masyarakat bahwa persoalan jilbab belum selesai meski tertimbun ramainya pemilu,'' ungkap Fariz.
Aksi-aksi horizontal diakui Fariz tetap dilakukan Salam UI sambil juga melakukan aksi vertikal. Dalam aksi Senin, Salam berharap bisa bertemu perwakilan istana kepresidenan untuk menyampaikan surat terbuka kepada presiden.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Bidang Keumatan Salam UI Heru Purwanto menuturkan aksi dilakukan Ahad karena berdekatan dengan hari Kartini. Momen yang ingin dimanfaatkan Salam UI untuk menunjukkan jilbab tidak menghalangi para polwan menjalankan tugas bela negara.
Arena car free day di Bundaharan HI juga dinilai strategis karena masifnya warga yang berkumpul dalam suasana santai sehingga pesan yang disampaikan diharapkan bisa sampai ke masyarakat.
Salah satu tujuan aksi adalah sosialisasi hasil kajian dimana salah satu poinnya adalah desakan kepada presiden untuk turun tangan mengatasi persoalan ini.
Dalam selebaran hasil kajian 8 Maret, pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Siddin mengatakan secara struktural Polri berada di bawah Presiden. Adalah tugas presiden juga memenuhi hak warga negaranya.
Heru mengatakan Salam UI bukannya tidak mencoba berbicara dengan Kapolri dan Panglima TNI. Upaya itu sudah pernah dikakukan saat dengan mengundang keduanya dalam kajian 8 Maret lalu. Kapolri dan Panglima TNI berhalangan hadir, tapi tidak juga ada utusan yang dikirimkan untuk menjelaskan persoalan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
