REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum berakhir. Keputusan ketua umum Suryadharma Ali (SDA) mendukung Prabowo Subianto ditentang karena dianggap tak sesuai mekanisme partai.
Sekjen PPP M Romahurmuziy (Romi) mengatakan, dukungan yang dikemukakan SDA bukan hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas). Padahal, rapimnas itu merupakan amanat mukernas II PPP Februari lalu di Bandung.
Artinya, kata dia, secara organisatoris PPP belum resmi memutuskan dukungan ke salah satu capres mana pun. Setidaknya, sebelum ada hasil dari rapimnas yang akan digelar Sabtu (19/4) malam.
"Sesuai amanat Mukernas II PPP di Bandung penetapan dukungan capres diputuskan di rapimnas, dan rapimnas baru digelar Sabtu di Kantor DPP PPP," ujarnya.
Menurutnya, rapimnas akan diselenggarakan sesuai aturan AD/ART PPP. Termasuk akan dihadiri sebagian besar pimpinan pusat. Mulai dari pengurus harian, seluruh ketua DPW dan ketua majelis. Seperti Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar hingga Mahkamah Partai.