REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengamati proses politik yang terjadi pada saat pileg digelar. Ia juga mengamati hasil beberapa lembaga survei tentang pandangan masyarakat terhadap proses demokrasi. 

Dari proses demokrasi itu, diketahui politik uang di tengah masyarakat masih marak. Ia pun mengingatkan politik uang jangan sampai dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak lagi ditabukan. Menurutnya, praktik tersebut pun harus ditertibkan dan ditindak. 

"Jika ada iregularitas, penyimpangan sana-sini tapi bukan berarti itu hal yang wajar. Dengan aturan dan mekanisme harus dilakukan penindakan yang semestinya," katanya saat membuka rapat kabinet paripurna di kantor presiden, Kamis (17/4). 

Menurutnya, ada kekhawatiran suara masyarakat menjadi bukan suara yang sebenarnya jika politik uang dibiarkan. Karena itu, praktik tersebut harus dihilangkan sama sekali. Tujuannya tak lain agar proses demokrasi Indonesia lebih bermartabat, mapan, dan berkualitas. 

"Kalau budaya politik uang masih terjadi dan semakin menjadi, suara rakyat bisa tidak tercermin apa adanya," katanya. 

SBY juga sempat membahas hasil survei yang menunjukkan 70 persen masyarakat menanggap wajar adanya politik uang. Menurutnya, hasil survei tersebut harus menjadi bahan pelajaran pemerintah agar menyempurnakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan politik uang. 

Ke depan, termasuk jelang pilpres, harus bisa benar-benar dipastikan suara yang diperoleh oleh caleg atau capres serta cawapres adalah benar-benar sesuai hati masyarakat. Bukan faktor lainnya. 

Apalagi modal demokrasi Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari semakin matangnya masyarakat dalam berpolitik. Termasuk tak adanya aksi kekerasan, permusuhan, dan benturan selama pesta demokrasi berlangsung.

"Dengan modal luar biasa ini, tekad demokrasi matang disamping system UU yang semakin baik, budaya politik, cara berpolitik harus sungguh kita sempurnakan di masa mendatang," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika