REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia ditargetkan memenuhi pelayanan sanitasi kepada masyarakat sebesar 100 persen pada tahun 2019 dengan alokasi kebutuhan dana yang mencapai hingga sebesar Rp 380 triliun.
"Untuk mencapai target tersebut harus dipersiapkan perencanaannya, salah satunya melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)," kata Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Mursito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (15/4).
Menurut dia, pada saat ini dilaporkan baru terdapat sebanyak 349 dari keseluruhan 520 kabupaten/kota yang sudah memiliki SSK. Padahal, lanjutnya, dengan adanya SSK maka masing-masing SSK dinilai sudah mengetahui kebutuhan mereka sehingga harus mencari sendiri alokasi dananya.
Ia menyebutkan bahwa saat ini baru ada 224 kabupaten/kota yang sudah mendeklarasikan peduli sanitasi dan akan mengalokasikan dananya sebesar 2 persen. "Saat ini pelayanan sanitasi baru mencapai 58 persen. Sedangkan tahun 2015 target rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan menjadi 62,41 persen," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, persoalan sanitasi masih menjadi permasalahan yang kerap ditemui di sejumlah daerah seperti di Tanah Air, misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, mencatat sebesar 50 persen warga daerah itu belum memperhatikan sanitasi yang baik sehingga rentan terserang berbagai penyakit.
"Hingga sekarang menurut perhitungan kami baru 50 persen warga yang memperhatikan sanitasi dan 50 persen masih memiliki kebiasaan membuang air sembarangan," kata Kepala Bidang Promosi Kesehatan Masyarakat (Promkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Desta Noviar, Sabtu (12/4).
Ia menjelaskan, buruknya sanitasi warga karena belum memiliki toilet atau WC di rumah masing-masing sehingga memilih buang air kecil dan besar di sungai, kolong dan dalam hutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika