REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Dinas Pendidikan Jakarta memiliki kelebihan anggaran hampir Rp 1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Atas temuan tersebut, Jokowi mengatakan akan segera menyelidiki siapa pelaku yang memasukkan anggaran itu.

"Kalau ada yang seperti ini akan kita cek lebih detail," ujar calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Ahad (13/4).

Menurut Jokowi, terjadinya dobel anggaran dilaporkan sendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun. Meski demikian, dia mengaku belum menerima laporan lengkap dari rincian Rp 1 triliun itu.

Agar dana yang jumlahnya sangat besar itu tak disalahgunakan, Jokowi mengaku langsung mencoret dan mengunci anggaran tersebut. Kemudian, peruntukan anggaran itu akan diganti dalam APBD perubahan. 

"Sekarang kita kunci anggarannya agar tidak digunakan," ucap dia.

Menurut Jokowi, pengawasan atas anggaran sebenarnya berada di masing-masing dinas selaku pengguna. Sebab, dia mengaku tak bisa mengawasi satu persatu anggaran yang ada di Pemprov DKI.

"Ada hampir 62 ribu mata anggaran yang ada di DKI Jakarta. Tidak mungkin saya cek satu-satu," ungkap dia.

Berkaca pada pengalaman ini, Jokowi mengaku sudah memerintahkan kepada setiap dinas untuk mencermati lagi anggaran mereka. Apabila ada anggaran yang tidak produktif atau duplikasi, ia meminta kepada kepala dinas untuk langsung mengumpulkan dan melaporkan langsung kepadanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, dia menemukan banyak dobel anggaran dalam proyek rehabilitasi sekolah dan pengadaan barang serta ATK. Misalnya, kata dia, proyek renovasi sekolah A sudah dianggarkan dalam sebuah perencanaan. Namun, ternyata di perencanaan lainnya juga dianggarkan dana untuk rehabilitasi di sekolah yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika