REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG-- Luas lahan pertanian di Provinsi Lampung berkurang hingga 100 hektare per tahun akibat alih fungsi lahan, sehingga berpengaruh pada produksi.
"Banyak lahan pertanian di daerah ini beralih fungsi menjadi tempat usaha sarang burung walet, perumahan, dan pembangunan infrastruktur lainnya," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Lana Rekyanti di Bandarlampung, Selasa.
Ia menyebutkan secara nasional alih fungsi lahan pertanian produktif setiap tahunnya mencapai 100.000 hektare. Angka alih fungsi lahan pertanian di Lampung yang mencapai sebesar itu didasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Universitas Lampung beberapa waktu lalu. Luas lahan pertanian saat ini, mencapai di atas 300 ribu hektare lebih.
Menurutnya, untuk mengatasi itu diperlukan penegakkan aturan dan pengawasan, pada 2013 pihaknya telah menerapkan pemberian insentif kepada petani. Termasuk cetak sawah baru seluas 2.500 ha dan sosialisasi undang-undang pertanian.
Ia menambahkan alih fungsi lahan pertanian tersebut menyebabkan produktivitas padi hanya 5--7 ton per hektare. Sementara itu, Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) menyatakan kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap peningkatan kesejahteraan petani, ditambah praktik impor pangan yang berlebihan menjadikan pertanian semakin termarjinalkan.
"Produktivitas beras nasional yang tidak juga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional dipicu persoalan klasik yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan, diantaranya, alih fungsi lahan pertanian produktif yang setiap tahunnya mencapai 100.000 hektare," kata Ketua Umum HA IPB Bambang Hendroyono, beberapa waktu lalu.
Kemudian, lanjut dia, adanya kecenderungan perilaku generasi muda di pedesaan yang tidak lagi tertarik ikut serta dalam kegiatan pertanian padi karena dianggap tidak menarik. Ia mengatakan bahwa data BPS menyebutkan pada 2004, ada 40,61 juta orang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, sementara pada tahun 2013, angkanya menyusut menjadi 39,96 juta orang.
"Persoalan berikutnya adalah dukungan infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, saluran pertanian primer sampai tersier yang masih sangat minim. Kerusakan saluran irigasi di berbagai wilayah kurang mendapat perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika