REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH --  Lembaga Wali Nanggroe di Provinsi Aceh dinilai belum bekerja maksimal dalam menjembatani dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di provinsi itu.

"Wali Nanggroe Aceh yang telah dikukuhkan harus netral dan jangan memihak kepada salah satu kelompok atau partai politik," kata mantan menteri pendidikan GAM Husaini Hasan di Banda Aceh, Ahad (6/4).

Dijelaskannya, Wali Nanggroe yang ditabalkan sebagai pemersatu masyarakat Aceh seharusnya mampu menjembati berbagai persolan yang terjadi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Menurut dia, jika Wali Nanggroe memihak kepada salah satu partai politik atau ada anak kandung dan anak tiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, maka lembaga tersebut tidak akan berjalan efektif.

"Seharusnya, Wali Nanggroe harus mampu merangkul semua pihak termasuk PA dan PNA dan menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi," katanya.

Husaini yang kini menetap di luar negeri tersebut mengaku sangat sedih atas berbagai insiden tindak kekerasan yang terjadi menjelang pemilihan umum Legislatif, 9 April 2014.

Ia mengatakan berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu harus diusut tuntas oleh aparat kepolisian, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

Terkait dengan berbagai kasus yang terjadi menjelang pemilihan umum tersebut, dia mengimbau semua pihak terkait untuk duduk bersama dalam mencarikan solusi terbaik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika