REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan asas partai politik (parpol) hendaknya tidak menjadi sekadar jargon. Melainkan juga harus tercermin dalam sikap dan tindakan politisinya.
"Caleg dan politisi yang berasal dari partai nasionalis hendaknya mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang yang lain, baik dalam konteks kebijakan ekonomi, politik, kebudayaan, dan lainnya," katanya di sela sarasehan ulama dan cendekiawan di Kantor PWNU Banten, Ahad (6/4).
Menurut Hasyim, dalam kasus kebijakan ekonomi, selama ini Indonesia lebih condong menguntungkan asing ketimbang bangsa sendiri. Sumber daya alam yang ada seharusnya digunakan untuk kepentingan bangsa sendiri.
"Tri Sakti yang digagas Bung Karno dulu meski belum bisa mewujudkan setidaknya mengarah ke sana. Karena itu harus ada usaha meninjau ulang kembali UU yang sangat pro asing," ujar Sekjen International Conference Of Islamic Scholars (ICIS) ini.
Untuk partai Islam, Hasyim berharap perilaku politisinya mewakili keluhuran ajaran Islam, tidak melakukan korupsi atau mencuri uang negara, bersikap adil, dan Rahmatan lil alamin (membawa kebaikan bagi seluruh alam).
"Nilai-nilai itulah yang harus diwujudkan oleh politisi partai semacam ini," kata mantan politikus PPP itu.
Menurut Hasyim, tugas politisi parpol Islam yang menjabat jabatan publik maupun jabatan politik bukan lagi berdakwah tentang ajaran agama, tetapi harus bisa merealisasikan ajaran itu dalam bentuk teknis.
"Tidak mengajari annadofatu minal iman (kebersihan sebagian dari iman), tetapi langsung membentuk pasukan kuning," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika