REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya untuk membantu terciptanya politik berintegritas. Program ini mendapat sambutan dari akademisi dari berbagai universitas yang tergabung dalam Indonesia Integrity Education Network (IIEN).
Kamis (3/4), pimpinan KPK bertemu dengan sejumlah perwakilan dari IIEN di Jakarta. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyambut kedatangan akademisi tersebut.
"Ini sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi yang dikelola beliau-beliau ini untuk meng-inline-kan kegiatan kampus dengan salah satu program KPK, yaitu membangun sistem politik berintegritas," ujar Busyro.
Pada tahun pemilu, KPK sudah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Busyro mengatakan, lembaganya akan memberikan edukasi terbatas pada caleg dan pemilih.
"Ini sebagai komitmen KPK yang menegaskan posisi struktural fungsionalnya sebagai lembaga yang ingin terus menerus memperkuat sistem politik, bukan memperlemah," ujar dia.
Ketua Dewan IIEN Jamin Ginting mengatakan, mensinergikan dengan program KPK untuk menerapkan nilai integritas. Siapa pun yang nantinya terpilih untuk menempati kursi eksekutif dan legislatif, harus mempunyai integritas. "Ini sejalan dengan konsep yang diterapkan di KPK, Pilih yang Jujur," kata dia.
Jamin mengatakan, IIEN menyerukan agar partai dapat mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang dan penyalahgunaan aset negara. Termasuk meminta kepada penyelenggara pemilu untuk dapat menjalankan tugasnya secara konsisten.
Jamin juga mengatakan, IIEN meminta pemerintah untuk tidak menggunakan dana bantuan sosial untuk alat menarik dukungan dan simpati para pemilih. Para pengajar itu juga berharap agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan kritis dan cerdas.
"Serta tidak menyerahkan hak konstitusinya kepada pengaruh politik uang, politik kekuasaan atau pun tekanan-tekanan dari manapun juga," ujar dosen di Universitas Pelita Harapan itu.
Menurut Jamin, IIEN juga akan turut memantau pelaksanaan pemilu. Yaitu dengan melaporkan jika terjadi pelanggaran pengawas pemilu dan KPK. "Agar semua tindakan-tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai prinsip integritas dapat ditindaklanjuti," kata pakar hukum pidana itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika