REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah menolak untuk menempatkan posisinya dalam pemilu 2014 karena enggan disebut sebagai partisan partai politik. Sebab, organisasi tersebut dianggap sebagai tenda besar bangsa, kalau berpihak, maka gagal menjadi rahmatan lil alamin.
Hal itu diungkapkan, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif dalam dialog politik nasional di PP Muhammadiyah, Rabu (2/4). Menurut dia, bila arah politiknya berpihak pada sejumlah parpol, maka nilai organisasi tersebut akan merosot.
"Kami melarang kader Muhammadiyah untuk aktif dalam politik, khawatirnya hanya menjadikan lembaga ini sebagai tangga politik untuk matapencaharian," kata Buya Syafii.
Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, Muhammadiyah dan politik memang berbeda, namun satu senyawa yang tidak dapat dipisahkan. Kelahiran kelompok sosial, menurutnya, selalu punya dimensi politik.
Din menambahkan, awal-awal pihaknya memang tidak berpolitik langsung, tapi salurkan lewat syarikat islam dan mendorong pendirian parpol. Namun saat ini ada improvisasi, meski tidak terlibat dalam politik kekuasaan, dan merebut posisi penting kepemerintahan. "Sekarang Muhammadiyah punya keterlibatan dalam politik kebangsaan khususnya dalam kriteria pemimpin," ujar dia.
Terkait pencapresannya, Din mengatakan, tidak ambil pusing isyarat-isyarat yang dimunculkan parpol. Menurut dia, sejauh ini belum ada permintaan resmi terhadap dirinya. Urusan itu pun, kata dia, bukan wewenang Muhammadiyah, namun pihak parpol.
Din menyatakan, tidak bersifat munafik atas tawaran tersebut. Sebagai pemimpin organisasi besar, dia menyatakan, dirinya cukup kompeten, ketimbang sejumlah tokoh yang hanya berani maju karena memiliki uang banyak, tanpa suatu keunggulan. "Saya menunggu permintaan resmi parpol, kalau tidak ada ya tidak masalah," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
