REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR-- Hampir tiga bulan terselenggara, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum terdengar ke daerah. Sosialisasi mengenai peralihan BPJS masih kurang. "Informasi mengenai BPJS masih simpang siur di masyarakat," kata Maryathi, kepala puskesmas kasi pemerintah kota Makassar, Jumat (27/3), saat media roadshow BPJS di Makassar.

Banyak masyarakat peserta Jamkesmas yang khawatir tidak terdaftar dalam BPJS. Padahal sudah terdaftar secara otomatis. Mereka berpikir Jamkesmas sudah berganti dengan BPJS dan harus mendaftar kembali. Namun sejauh ini tidak ada yang mengeluh mengenai kepesertaan BPJS. Pasien di Puskesmas juga tidak mengalami pelonjakan secara drastis.

Sejak awal tahun jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar baru sekitar 85 orang. Sedikitnya jumlah ini karena sosialisasi yang dilakukan pihak Puskesmas dan BPJS belum maksimal. Namun sesuai dengan permintaan masyarakat, sosialisasi akan dilakukan hingga ke tingkat RW dan RT. Nantinya pihak BPJS langsung yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Kepala Divisi Regional IX BPJS Kantor Cabang Makassar Feri Aulia mengatakan, pihak BPJS bekerja sama dengan pemerintah tingkat provinsi dalam melakukan sosialisasi. "Khususnya kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di daerah," katanya. Kontak pertama sosialisasi yakni ke Puskesmas atau Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan (PPK) Tingkat I.

Sosialisasi ini terus dilakukan hingga ke wilayah terpencil. Namun untuk remote area masih terkendala transportasi dan waktu. Dalam hal ini BPJS memang tak bisa berjalan sendiri. "Mengharapkan BPJS saja sulit, ini program pemerintah," kata Feri. Semua stakeholder diharapkan bisa bersatu dalam mensosialisasikan BPJS di daerah masing-masing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika