REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merancang sejumlah proyek kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah pusat. Salah satu proyek unggulan Jokowi adalah pembangunan mass rapid transit (MRT).
Selain MRT, Jokowi menekankan sejumlah program yang harus dijalankan Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, yakni pembangunan waduk di Bogor dan pengolahan air limbah. “Harus ada terobosan pembangunan di Jakarta. Ada banyak hal yang harus dikerjakan bersama-sama antara pemprov dan pemerintah pusat, seperti Waduk Ciawi, Waduk Megamendung, MRT, dan air limbah,” kata Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2015 yang digelar di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/3).
Jakarta, menurut Jokowi, sudah tertinggal jauh dari kota-kota di negara lain dalam sistem pengolahan air limbah.
Ia menyebut pengolahan air limbah di Jakarta baru mencapai tiga persen, jauh tertinggal dari Singapura yang sudah 100 persen atau Malaysia 65 persen.
Jokowi meminta masyarakat tidak mencemaskan proyek-proyek transportasi massal Jakarta yang sedang berjalan bakal mandek andai ia terpilih menjadi presiden RI. “Ya tentu saja lebih mudah mengawalnya dong (kalau jadi presiden). Karena apa, Jakarta ini kan menyangkut Jabodetabek, terlebih soal transportasi. Masalah yang ada itu kewenangan pemerintah pusat,” kata calon presiden dari PDI Perjuangan itu, Selasa (25/3).
Pernyataan mantan wali kota Solo itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Pasalnya, setelah MRT dan monorel mandek, Pemprov DKI malah berpaling membangun transportasi massal baru bernama Metro Kapsul.
Pengamat transportasi Danang Parikesit sebelumnya meminta Pemprov DKI tidak melenceng dari blue print atau rencana besar pembangunan transportasi di Ibu Kota. Salah satu yang bisa melencengkan niatan tersebut, yakni rencana pembangunan Metro Kapsul.
“Jangan membingungkan masyarakat dengan berbagai rencana. Sementara, proyek monorel yang ada saat ini saja belum berjalan dengan baik. Satu-satu harus diselesaikan,” ujar dia ketika dihubungi ROL, Senin (24/3).
Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana yang hadir dalam musrembang itu mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI terkait program-program tersebut.
Ia berkata, sesuai Undang-Undang Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jakarta dan Nasional, fokus rencana pembangunan ekonomi yang kompetitif harus berbasis pada keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Selain itu, juga harus didkung peningkatan iptek.
“Sehingga, siapa pun yang jadi presiden mendatang harus membawa pembangunan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut,” kata dia.
Bus layang
Kepala Dinas Perhubungan DKI M Akbar mengaku pihaknya sedang fokus membangun infrastruktur untuk proyek bus layang atau BRT. Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah menyiapkan anggaran membangun koridor 13 (Ciledug-Blok M). Sisanya untuk Kalimas-Blok M, Manggarai-Depok yang melewati Pasar Minggu akan menyusul.
Pihaknya juga menyediakan eskalator bagi penumpang untuk mencapai BRT yang berada di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. “Semua nanti ada di atas,” ujar Akbar, kemarin.
Proyek yang ditargetkan bakal rampung dalam dua tahun itu akan mulai dikerjakan tahun ini. Sementara, dokumen sudah disiapkan untuk tender. Nantinya, operasional proyek bus layang dari Dishun melalui PT Transjakarta. Pembelian bus, kata Akbar, nantinya mekanismenya dari pemerintah dan perusahaan bus.
Akbar menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyediakan traffic management. “Jarak per koridor sekitar 20 kilometer,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika