REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana menyatakan perlu ada keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014. "Kita berharap ada perimbangan gender. Kalau presidennya laki-laki, ya wakil presidennya perempuan. Itu harapan tertinggi kami," kata Nursyahbani di Jakarta, Jumat.
Aktivis yang telah 35 tahun menyuarakan hak-hak perempuan itu mengapresiasi aksi afirmasi yang mendorong keterlibatan perempuan di parlemen dengan kuota keterwakilan 30 persen, dan berharap hal serupa juga diterapkan di eksekutif.
"Kalau di legislatif ada kuota 30 persen, tentunya di tingkat tertinggi kepemimpinan nasional perlu juga ada perimbangan gender," kata pendiri Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) itu.
Tentu saja, kata anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi PKB itu, untuk posisi wakil presiden harus dipilih perempuan yang berkualitas, di antaranya mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia berharap partai politik yang telah mempunyai calon presiden laki-laki mau mengajukan perempuan sebagai calon wakil presiden.
"Anak-anak muda PDIP, misalnya, bisa mengajukan wacana Jokowi-Rieke," katanya.
Menurut Nursyahbani, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, anggota Fraksi PDIP DPR periode 2009-2014 dan mantan calon gubernur Jawa Barat, merupakan sosok perempuan muda yang berkualitas. Harapan senada juga dikemukakan aktivis perempuan Athik Hidayatul Ummah. Menurut dia, pemimpin perempuan dibutuhkan karena problem yang dihadapi perempuan Indonesia sangat besar, mulai dari masalah pendidikan, ekonomi, hingga sosial.
"Masalah-masalah itu akan teratasi jika ada perempuan yang memimpin bangsa ini, paling tidak perempuan lebih sensitif terhadap nasib perempuan," katanya.
Persoalannya, kata mantan ketua Korps PMII Putri Jawa Timur itu, tampilnya Jokowi sebagai calon presiden PDIP memupus harapan ada kaum perempuan yang tampil sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2014.
Ia mengatakan, kecenderungan partai politik di Indonesia adalah mendorong pemimpin tertinggi sebagai calon presiden. Partai Golkar mengajukan Aburizal Bakrie, Gerindra mengajukan Prabowo Subianto, Hanura mengajukan Wiranto.
Sementara, kata dia, Megawati Soekarnoputri, satu-satunya perempuan yang menjadi pemimpin tertinggi parpol peserta pemilu, sudah memerintahkan Jokowi maju sebagai capres dari PDIP. Dengan demikian, kata dia, kemungkinan besar semua capres di pilpres nanti laki-laki.
"Karena itu, mestinya ada wakil perempuan di pilpres. Posisi wakil presiden saya kira rasional bagi tokoh perempuan," katanya.
Ia berharap ada partai politik yang bersedia memasang tokoh perempuan yang kuat dan punya basis massa sebagai calon wakil presiden. "Saat ini telah banyak perempuan berkualitas yang layak menjadi calon wakil presiden," katanya.
Menurut dia, ada sejumlah nama tenar yang pantas diajukan sebagai calon wakil presiden. Selain Sri Mulyani dan Rieke yang telah disebut Nursyahbani, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani, dan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa yang juga Ketua Umum Muslimat NU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
